Sosialisasi Penggunaan Sistem Aplikasi Satu Anggaran Modul E-Revisi


Memperhatikan peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019, dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 13 disebutkan bahwa usul revisi anggaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb dan Kantor Wilayah DJPb dilakukan/diproses menggunakan Sistem Aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran, maka dalam rangka  persiapan penggunaan aplikasi Sistem Aplikasi Satu Anggaran modul e-Revisi yang telah di release oleh DJA, Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan acara sosialisasi terkait modul Aplikasi tersebut pada hari Senin 1 April 2019 di Aula lantai III Kanwil DJPb.

Dalam acara tersebut BBTKLPP Yogyakarta ikut berpartisipasi bersama perwakilan dari 96 perwakilan satker lainnya yang menggunakan layanan khususnya revisi anggaran Kanwil DJPb DIY. Tujuan dari acara tersebut adalah agar setiap satuan kerja dapat mengetahui dan memahami prosedur dan tata cara penggunaan aplikasi e-Revisi yang selanjutnya tidak akan lepas digunakan satker dalam setiap proses revisi anggaran tingkat Kanwil DJPB.

Acara diawali dengan sambutan oleh wakil dari Kepala Kanwil DJPB Provinsi DIY Bapak Heru. Dalam sambutannya Beliau menegaskan bahwa tersedianya sistem aplikasi e-Revisi Satu DJA ini diharapkan sebagai sarana untuk mempermudah proses revisi, tetapi yang perlu diingat hal ini bukan untuk mendorong Satker lebih sering melaksanakan revisi.

Pemaparan inti terkait sistem aplikasi e-Revisi Satu DJA disampaikan oleh Ibu Mardiah dan berlanjut dengan diskusi panel yang sangat aktif terkait penggunaan aplikasi revisi online tersebut.

Revisi online mulai diberlakukan tanggal 1 April 2019 dengan akan tetap dilakukan perbaikan secara berkesinambungan. Terutama untuk fitur digital signature yang sementara ini belum tersedia sehingga mengharuskan satker tetap menyerahkan surat usulan revisi dengan tanda tangan KPA Asli dan Cap Basah selain mengajukan revisi secara online sebagai legalitas pengesahan.
Kedepannya setelah fitur digital signature tersebut tersedia satker cukup melakukan upload dokumen revisi ke dalam sistem Aplikasi Revisi Online.