Pertemuan Penyusunan Standar Biaya Keluaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2020


Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) menyelenggarakan Pertemuan Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Program P2P T.A. 2020 pada tanggal 2-4 Mei 2019 di Hotel Amaroosa Kota Bekasi. Pertemuan ini dihadiri oleh peserta dari unit utama di lingkungan Ditjen P2P dan perwakilan dari 16 UPT Ditjen P2P (12 KKP serta 4 BBTKLPP yaitu: BBTKLPP Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan Banjarbaru). Pada kesempatan ini, BBTKLPP Yogyakarta diwakili oleh 3 orang pejabat struktural eselon IV, yaitu dari Bagian TU, Bidang SE, dan Bidang ADKL, serta satu orang staf Perencana Sub Bagian Program dan Laporan. Pertemuan dihadiri juga oleh Sesditjen P2P yang memberi arahan sekaligus membuka pertemuan. Agenda lain pertemuan adalah paparan terkait SBK, yaitu: 1) Kebijakan Penyusunan SBK Tahun 2020 oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan RI; 2) Rambu-rambu Perencanaan Kemenkes RI 2020 (Evaluasi SBKK Kemenkes 2018) oleh narasumber dari Biro Perencanaan & Anggaran Kemenkes RI; dan 3) SBK Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TA 2020 oleh Kabag Program dan Informasi Ditjen P2P Kemenkes RI.

Paparan materi oleh narasumber dari DJA menyampaikan bahwa tujuan penyusunan SBK adalah memperoleh keseragaman Komponen/Tahapan dan besaran biaya Output/Sub Output sejenis sehingga dapat mendukung tercapainya efisiensi alokasi anggaran melalui proses benchmarking antar waktu maupun antar Output sejenis. Untuk itu, Output/Sub Output yang akan disusun/diusulan menjadi SBK harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, yaitu: 1) bersifat berulang; 2) mempunyai jenis dan satuan yang jelas serta terukur; dan 3) mempunyai Komponen/Tahapan yang jelas.

Lebih lanjut, narasumber dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes memaparkan materi dengan topik Rambu-rambu Perencanaan Anggaran T.A. 2020. Selain memaparkan kebijakan perencanaan anggaran tahun 2020, disampaikan pula bahwa SBK T.A. 2020  akan diusulkan oleh unit utama (Ditjen P2P) dengan batas waktu penyampaian tanggal 10 Mei 2019. Pada kesempatan tersebut, narasumber juga menyampaikan evaluasi penggunaan SBK yang sudah ada sebelumnya, yaitu tentang kemudahan dan kesulitan dalam penyusunan maupun pelaksanaan.

Paparan selanjutnya adalah kebijakan penyusunan SBK program P2P disampaikan oleh Kabag Program dan Informasi Ditjen P2P, dr. Elvieda Sariwati, M.Epid. Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa Output/Sub Output yang akan disusun menjadi SBK adalah Output/Sub Output yang menjadi program prioritas, antara lain HIV, TB, dan pengendalian vektor (khusus KKP) serta kegiatan surveilans (khusus B/BTKLPP). Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa SBK berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan, sedangkan dari sisi pelaksanaan berfungsi sebagai estimasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Penggunaan SBK merupakan tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang mengusulkan, sehingga nantinya SBK harus diusulkan oleh satker dan anggaran untuk itu akan dialokasikan oleh unit utama. Output/Sub Output yang akan diusulkan menjadi SBK bisa merupakan SBK lama (2019) atau membuat SBK baru.

Setelah pemaparan oleh Kabag PI Ditjen P2P, acara dilanjutkan dengan penyusunan SBK. Untuk itu peserta dibagi tiga kelompok:

  1. Kelompok KKP; terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok PRL yang menyusun SBK pengendalian vektor, serta kelompok PKSE dan UKLW yang menyusun SBK  HIV dan TB.
  2. Kelompok BBTKLPP; terdiri empat BBTKLPP menjadi satu kelompok yang membahas SBK lama, yaitu SBK Sub Output Layanan Kewaspadaan Dini Berbasis Laboratorium. Dari hasil reviu dan diskusi kelompok, BBTKLPP menyapakati bahwa SBK ini akan diperbaiki dan diusulkan kembali menjadi SBK T.A. 2020.

Setelah selesai penyusunan SBK, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penyusunan SBK untuk dicermati bersama. Ada tiga topik pembahasan dalam diskusi, yaitu: nomenklatur usulan, kriteria, dan kebutuhan anggaran.

Berdasarkan presentasi oleh masing-masing kelompok, diperoleh hasil bahwa secara umum, seluruh usulan SBK T.A. 2019 masih relevan untuk diusulkan kembali sebagai SBK TA 2020. Khusus usulan SBK B/BTKLPP, secara substantif tidak berubah. Penyesuaian perubahan pada definisi operasional dilakukan agar diperoleh gambaran lebih jelas terhadap pelaksanaan dan keluarannya. Penyesuaian dengan menurunkan pagu anggaran SBK juga dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran dengan mempertimbangkan hasil evaluasi realisasi tahun sebelumnya.

Beberapa masukan dan usulan memberikan pengkayaan dalam proses diskusi, dimana BBTKLPP memberikan gambaran kemungkinan dapat ditambahkannya menu SBK di B/BTKLPP untuk kegiatan layanan pengendalian pes di Boyolali. Melalui pembahasan dengan unit utama secara teknis dan aturan kegiatan ini cukup memenuhi, namun masih diperlukan peran Direktorat P2PTVZ dalam penentuan standar pelaksanaannya. Selain itu, B/BTKLPP bersama unit utama dalam hal ini Bagian Program dan Informasi Setditjen P2P dan Direktorat terkait kegiatan dapat mulai merancang bersama menu lainyang sudah teridentifikasi memenuhi kategori SBK seperti output kajian yang dihasilkan setiap tahun.

Acara diakhiri dengan penutupan oleh Kabag PI Ditjen P2P. Beliau berharap agar peserta menguatkan hasil kesepakatan pertemuan ini kepada masing-masing pimpinan. Dengan demikian tidak akan ada lagi anggapan bahwa penerapan SBK tidak sesuai/menyulitkan/tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai situasi di lapangan. Unit utama diminta untuk mencermati kembali perbaikan-perbaikan TOR dan RAB sesuai hasil pembahasan. Selanjutnya SBK yang sudah disusun oleh peserta tersebut akan diproses oleh unit utama untuk diusulkan ke Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan, kemudian diteruskan ke DJA Kementerian Keuangan untuk selanjutnya diusulkan sebagai SBK T.A. 2020.