Sosialisasi Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)


Program Kementerian Keuangan menggunakan KKP untuk belanja negara di 26 ribu satuan kerja (satker) berdasarkan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah berlaku mulai tanggal 1 Juli 2019. Untuk itu BBTKL PP Yogyakarta melakukan Sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah bertempat di Aula BBTKL PP Yogyakarta, pada Selasa, 23 April 2019 oleh Bank Mandiri Tbk Yogyakarta. Acara dibuka oleh Kepala B/BTKL PP Jogjakarta, DR. dr. Irene, MKM.

KKP adalah salah satu quickwin Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2018 dan Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Pemanfaatan kartu kredit pemerintah ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan simplifikasi dan modernisasi dalam rangka memperbaiki, menyempurnakan, dan menyederhanakan pelaksanaan anggaran.

KKP adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan Satker untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.

Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan/pembayaran tagihan secara sekaligus setelah dilakukan verifikasi rincian tagihan. Untuk mencegah adanya biaya bunga/denda, pembayaran kewajiban tagihan kartu kredit dibayarkan sebelum jatuh tempo. Pertanggungjawaban pembayaran tagihan dilakukan dengan cara over booking dari rekening bendahara ke rekening bank penerbit kartu.

Tujuan penggunaan kartu kredit pemerintah, yaitu untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan.

Pemakaian KKP dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab. Pemerintah menunjuk administrator kartu kredit. Apabila ditemukan ketidakwajaran, administrator dapat mengaktifkan dan menonaktifkan kartu kredit. Pemegang Kartu Kredit Pemerintah harus menyimpan semua bukti pengeluaran atas penggunaan kartu kredit dan menyerahkannya kepada PPK sebagai dasar verifikasi, pembayaran tagihan serta pertanggungjawaban uang persediaan dan PPK membuat verifikasi dengan Daftar Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah (DPT KKP).

Satker hanya dapat melakukan perjanjian kerja sama pelaksanaan pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP dengan Bank anggota Himbara sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 menunjuk empat Bank anggota Himbara yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk.(BNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN)

PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) mulai berlaku efektif pada  tanggal 1 Juli 2019 dan harus dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Satker K/L), selain Satker Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Satker Atase Teknis.

Penggunaan kartu kredit yang digunakan pemerintah hanya untuk pembayaran yang bersifat UP. Jadi, tidak semua uang belanja negara dibayar memakai kartu kredit. Apalagi untuk membayar proyek infrastruktur, yang pembayarannya bisa mencapai puluhan miliar.

Tagihan atas kartu kredit pemerintah ini dibayar oleh bendahara pengeluaran menggunakan UP yang dikuasainya. UP Satker terdiri dari UP Tunai dan UP KKP. Sehingga UP KKP merupakan bagian dari UP yang dikelola oleh Satker. Adapun proporsi UP Tunai sebesar 60% dan proporsi UP KKP sebesar 40% dari besaran UP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 178/PMK.05/2018.

KKP digunakan untuk belanja penyediaan layanan publik, pengadaan barang atau jasa publik, dan operasional pemerintahan.

Kartu kredit pemerintah digunakan hanya untuk pembayaran kepada 1 (satu) penerima/rekanan maksimal Rp 50 juta per transaksi untuk kebutuhan operasional dan Rp. 20 juta untuk perjalanan dinas. Langkah mitigasi ini dilakukan bertujuan untuk meminimalkan risiko dari sisi penyalahgunaannya.

Kartu kredit pemerintah digunakan oleh dua kelompok, yaitu pegawai yang tugasnya berbelanja kebutuhan sehari-hari perkantoran (dalam pemerintahan disebut Pejabat Pengadaan); dan, pegawai yang melaksanakan pembayaran biaya perjalanan dinas, seperti pembayaran tiket atau hotel.

Pemegang kartu kredit harus ditetapkan oleh Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang. Untuk menjaga integritas, pemegang kartu kredit juga harus menandatangani surat pernyataan untuk tidak menyalahgunakan kartu kredit, dan bila terjadi penyalahgunaan bersedia untuk dituntut ganti rugi.

Untuk mencegah adanya biaya bunga atau denda, tagihan kartu kredit dibayarkan sebelum jatuh tempo, tentu saja setelah dilakukan verifikasi rincian tagihan. Pembayaran tagihan dilakukan dengan cara over booking dari rekening bendahara ke rekening bank penerbit kartu.

Kartu Kredit Pemerintah terdiri atas kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal dan kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan.

Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan barang antara lain belanja barang operasional (belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, dan belanja barang operasional lainnya), belanja barang non operasional (belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya), belanja barang untuk persediaan (belanja barang persediaan barang konsumsi), belanja sewa, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya), belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja bahan bakar minyak dan pelumas dan pelumas khusus non-pertamina, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya), belanja pemeliharaan lainnya (belanja barang persediaan pemeliharaan lainnya dan belanja pemeliharaan lainnya) dan/ atau belanja modal dengan nilai belanja paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Sedangkan Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan digunakan untuk komponen pembayaran biaya transpor, penginapan, dan/ atau sewa kendaraan dalam kota.

Batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka keperluan belanja operasional dan belanja modal untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 untuk setiap kartu kredit dalam 1 (satu) bulan.

Batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka keperluan belanja perjalanan dinas jabatan untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp 20.000.000,00 untuk setiap kartu kredit dalam 1 (satu) bulan.

Satker melalui Administrator Kartu Kredit Pemerintah dapat meminta kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Permintaan kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah harus mendapat persetujuan dari KPA. 

Satker dapat meminta kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah secara sementara dalam hal terdapat keperluan belanja operasional serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi batasan belanja (limit) sebuah kartu yang telah ditentukan; dan/ atau persetujuan TUP Kartu Kredit Pemerintah. 

Satker dapat meminta kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah secara permanen dalam hal terdapat keperluan belanja operasional serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi batasan belanja (limit) sebuah kartu yang telah ditentukan; dan/atau perubahan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah.

Pengajuan TUP Kartu Kredit Pemerintah dilakukan dengan menyampaikan permohonan persetujuan TUP Kartu Kredit Pemerintah kepada Kepala KPPN disertai:

a. rencana nilai batasan belanja (limit) TUP Kartu Kredit Pemerintah;

b. rincian rencana pengeluaran yang akan dibiayai dengan TUP Kartu Kredit Pemerintah yang ditandatangani oleh KPA dan BP/BPP; dan

c. rencana periode penggunaan batasan belanja (limit) TUP Kartu Kredit Pemerintah (mulai-berakhir).

Kebijakan baru dalam pembayaran belanja negara dengan menggunakan Kartu Kredit ini merupakan model baru pengelolaan keuangan negara yang dapat memberikan manfaat bagi pengguna kartu kredit (satker kementerian/lembaga), pemerintah dalam hal ini bendahara umum negara dalam mengoptimalkan kas negara, dan bagi bank itu

Penggunaan kartu kredit pemerintah sebagai pembayaran belanja belanja negara akan membuat transaksi kenegaraan lebih transparan karena pelaksanaannya akuntabel. Seluruh transaksi kartu kredit terekam secara elektronik, dan dapat diverifikasi antar kuitansi dan rincian tagihan. Hal ini mengurangi transaksi fiktif atau penggunaan kuitansi palsu.

Dengan kartu kredit ini, belanja operasional menjadi lebih efisien, karena pemerintah dapat memperoleh barang/jasa terlebih dahulu, melunasi kemudian, sehingga kegiatan dapat berjalan lebih cepat dan lancar. Petugas tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar dalam pembayaran kegiatan operasionalnya

Selain itu dengan kartu kredit ini juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara.

Pemakaian kartu kredit oleh satker kementerian negara dan lembaga juga akan mempercepat pelaksanaan kegiatan satker yang bersangkutan. Pelaksana kegiatan (Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadan atau pegawai) tidak perlu harus menunggu uang dari bendahara pengeluaran untuk melaksanakan kegiatannya.

Melalui pengunaan kartu kredit pemerintah dapat mendukung program meminimalisasi peredaran uang tunai (Cashless Society).